Dasar Hukum Penilaian Jabatan Fungsional Guru - Selamat datang di website kami. Pada pertemuan ini admin akan membahas tentang dasar hukum penilaian jabatan fungsional guru.
Dasar Hukum Penilaian Jabatan Fungsional Guru. Permenpan rb nomor 16 tahun 2009. Adapun kelas jabatan guru dan pengawas sekolah berdasarkan pangkat dan golongan, adalah sebagai berikut: Jenis guru berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya meliputi: Jenis guru berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya meliputi:
Pengangkatan dalam jabatan fungsional guru 1 1. Angka kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai. Menurut data nuptk november 2010 terdapat 2.791.204 guru orang guru yang perlu ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya ; The company has reported itself as a black or african american female owned business, and employed at least one person during the applicable loan loan period.
Dasar Hukum Penilaian Jabatan Fungsional Guru
Dasar hukum penilaian kinerja guru (pkg) dasar hukum pelaksanaan penilaian kinerja guru (pkg) adalah sebagai berikut. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 92 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya. Keputusan presiden nomor 3 tahun 2003 3. Jenis guru berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya meliputi: Selain aspek di atas, mutasi guru pns (dari jabatan fungsional) ke pns non guru (pelaksana) juga dapat dilakukan oleh kepala daerah dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Dasar Hukum Penilaian Jabatan Fungsional Guru.
Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik,. Pengangkatan dalam jabatan fungsional guru 1 1. Dasar hukum penilaian kinerja guru (pkg) dasar hukum pelaksanaan penilaian kinerja guru (pkg) adalah sebagai berikut. Aparatur negara dan reformasi birokrasi no. Permendiknas nomor 35 tahun 2010 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Adapun kelas jabatan guru dan pengawas sekolah berdasarkan pangkat dan golongan, adalah sebagai berikut:
Dasar Hukum Penilaian Jabatan Fungsional Guru Seputaran Guru
Download peraturan bersama mendiknas dan kepala bkn nomor : Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.[6] susunan pangkat dan golongan ruang pns pada dasarnya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil (“pp 99/2000”). Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik,. Dasar hukum penilaian kinerja guru (pkg) dasar hukum pelaksanaan penilaian kinerja guru (pkg) adalah sebagai berikut. Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Dasar Hukum Penilaian Jabatan Fungsional Guru Seputaran Guru.
